Dugaan Pemukulan dan Peludahan Terhadap Zahrial, Mantan Anggota DPRD Pesawaran RD Ditetapkan Tersangka; Keluarga Minta Segera Ditangkap

Redaksi Juni 30, 2026 0

Pesawaran .Beraninews.

Dugaan tindak pidana penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan yang menimpa warga bernama Zahrial diduga dilakukan oleh mantan anggota DPRD Kabupaten Pesawaran berinisial RD terus mendapat perhatian. Hingga kini, pihak kepolisian telah secara resmi menetapkan RD sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Hal ini disampaikan langsung oleh Mualim Taher, juru bicara keluarga korban, kepada sejumlah awak media di Kabupaten Pesawaran, Selasa (30/6/2026).

“Kami dari keluarga korban meminta kepada aparat penegak hukum agar segera melakukan penangkapan terhadap RD yang sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Peristiwa pemukulan dan peludahan yang menimpa Zahrial tidak dapat dibiarkan begitu saja, dan proses hukum harus berjalan tegas dan adil,” tegas Mualim Taher. 

Menurut keterangan yang diperoleh, peristiwa tersebut diduga terjadi pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam laporan resmi yang telah disampaikan ke pihak kepolisian. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami dampak fisik maupun psikis dan telah mendapatkan penanganan medis.

Pihak kepolisian sendiri telah mengonfirmasi bahwa penetapan status tersangka terhadap RD telah dilakukan setelah melalui proses penyelidikan dan pengumpulan alat bukti yang cukup, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun hingga saat ini, tersangka belum berada dalam tahanan. 

Mualim Taher menegaskan, keluarga tetap menghormati proses hukum yang berjalan, namun berharap tidak ada intervensi dari pihak mana pun yang dapat menghambat jalannya keadilan.

“Kami percaya pada hukum di Pesawaran. Jika sudah ditetapkan tersangka, langkah selanjutnya adalah penangkapan dan pemeriksaan lebih lanjut agar kasus ini segera terang benderang,” imbuhnya.

Sampai berita ini diturunkan, pihak kepolisian Kabupaten Pesawaran masih terus melakukan upaya pengembangan kasus  terhadap tersangka untuk segera menjalani proses hukum lebih lanjut.(**)