Redaksi

Redaksi

Redaksi Januari 06, 2022 1

berani-news.com adalah portal media berita yang terafiliasi langsung dengan majalah Berani yang diterbitkan oleh PT.BERANI MEDIA NUSANTARA. Berani-news.com hadir dengan menyajikan berita seputar Lampung dan Nasional dengan porsi pemberitaan yang berimbang, tegas,lugas dan terpercaya.

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

Yoni Aliestiadi

Dewan Redaksi

Yoni Aliestiadi, Asmuni

Reporter

Rico Anggara, Jon Hendra, Deni  Rinata, Alex,Demsy

Pemasaran

Maria Sari, Darky, Cucu Mulyani

Staf IT & Admin

Abdul Rohim.At.

Email                                         : yonialiestiadi@gmail.com
Hp / Wa                                     : 081369123465
Penasehat Hukum                  : Hendri Adriansyah, SH. MH

                

    

 Alamat Redaksi:

1.Kantor pusat: Jalan Jendral Sudirman No.87, Kelurahan Blambangan umpu, Kecamatan
   Blambangan umpu, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.Telp: 0813-69123465

2.Perwakilan Lampung Selatan : Jl.Sukadamai no.051 Karang pucung Kecamatan Waysulan
   Kabupaten Lampung Selatan Telp: 0815-32824003

3.Perwakilan Lampung Utara: Komplek PU. Jl. M.Alie MPA desa Bumi Raya kecamatan Abung 

   Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

4.Perwakilan Tulang Bawang: Jl.III Pasar Pagi Kampung Palembang, Kelurahan Menggala kota,

   Kecamatan Menggala Tulang bawang.

5.Perwakilan Bandar Lampung: Jl. Pulau Tidore no 16 Kelurahan Jagabaya, Kecamatan Wayhalim,

   kota Bandar Lampung telp: 0882-67034046

6. PERWAKILAN Tangerang Banten 

Jl. Kakatua 3 No. 16A, Rt 07 Rw 12,Kel. Cibodasari

Kec. Cibodas. Kota Tangerang.Banten

7.Perwakilan Bengkulu.

Jalan Cugung Bendera, Graha Asri Blok A.16 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

 

8.  Perwakilan Nusa Tenggara Barat 

Jln Batang Hari V .NO. 11 Kelurahan Tanjung Karang Prmai Sekarbela Kita Mataram NTB.

 9. Perwakilan Sulawesi Utara.

 Jl. Lingua No 105 RT/RW 022/005

Kel.Kadoodan Kec. Madidir Bitung Tengah

10. PROVINSI JOGJAKARTA.

Gandekan, Tlogoadi, Mlati, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta .

11. Provinsi DKI Jakarta

Jl. Moncokerto III No. 14, RT.007/013

Kel. Utan Kayu Selatan

Kec. Matraman 

Jakarta Timur

12.Perwakilan Jawa Tengah

Jl. Gang Janoko No.8 Sanggrahan Grogol Sukoharjo Jawa Tengah

Pedoman Cyber :

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER
Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.
Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:
Ruang Lingkup
Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.
Verifikasi dan keberimbangan berita

1. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
2. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
3. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
   1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak.
   2. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten.
   3. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai.
   4. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
4. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

1. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna  yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
2. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
3. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
   1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul.
   2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku,  agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan.
   3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
4. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme  pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
5. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin  secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
6. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani  tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
7. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

1. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik,  dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
2. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
3. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
4. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
   1. Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya.
   2. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh  media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu.
   3. Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
5. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

Pencabutan Berita

1. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak,  pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan  Dewan Pers.
2. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
3. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

Iklan

1. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
2. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan  keterangan ‘advertorial’, ‘iklan’, ‘ads’, ‘sponsored’, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

Hak Cipta
Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pencantuman Pedoman
Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.
Sengketa
Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.
Bandar Lampung, 13 Januari 2017
(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

                                                  www.berani-news.com
                                                            Lampung